membangunsebuah sistem informasi
Minggu, 13 Desember 2009 di 22.53 | 0 komentar  
Memasuki abad masyarakat pengetahuan dari masyarakat informa-si, maka dinamika informasi dalam era global sangatlah menentu-kan kemampuan masyarakat dalam mengikuti perubahan karena informasi dari satu negara dapat dikirim dan diterima oleh negara lain dalam waktu relatif singkat dan berkualitas artinya informasi yang relevan, tepat waktu dan akurat.

Informasi tersebut pada dasarnya sudah diolah artinya melalui proses pengolahan data termasuk pemrosesan, penyimpanan dan penyebarluasan data dengan bantuan teknologi informasi seperti teknologi komputer, telemkomunikasi dan jaringan. Pemrosesan data secara elektronik, dikenal dengan electric data processing dengan memanfaatkan komputer untuk diproses, kemudian disimpan secara elektronik dengan bantuan perangkat keras dan perangkat lunak komputer terutama basis data seperti CDS / ISIS, Database IV, Fox Pro, Oracle dsb. Data tersebut disimpan dalam bentuk elektronik seperti hard disk komputer, CD-ROM, atau magnetic tape. Sedang-kan penyebaran informasi dengan menggunakan sistem jaringan komputer seperti local area network (LAN), wide area network (WAN), intranet dan internet.

Dengan demikian, dialam era dunia tanpa batas, maka meningkatkan kemampuan dan mengikuti perkembangan kebutuhan informasi dalam perubahan menjadi era masyarakat pengetahuan memberi dayang dorong untuk kita memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (IT / IS) dalam aplikasinya dalam mengumpulkan, mem-proses, menyimpan, mencari kembali dan menyebarluaskan data secara elektronik menghasilkan informasi yang berkualitas sesuai dengan keinginan pemakai.

Salah satu aplikasi yang hendak dirancang untuk memenuhi kebutuhan adalah model informasi organisasi sebagai perangkat management content system.
Diposting oleh Denny Prasetyo,S.kom
prancagan tuk masa depan
Sabtu, 05 Desember 2009 di 00.56 | 0 komentar  
SERTIFIKASI — INVESTASI UNTUK MASA DEPAN ANDA

Jika melihat jumlah lulusan sarjana TI yang diperkirakan 10.000 setiap tahunnya, rasanya aneh jika ada perusahaan yang mengeluhkan sulit mencari tenaga TI. Namun kenyataannya memang demikian. Akibatnya, bajak-membajak karyawan TI pun menjadi hal yang biasa dan ironis karena pada saat yang sama kita menyaksikan banyak sarjana yang mengaggur. Apkah pendidikan formal tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut?, cepatnya perkembangan TI dan semakin kompleknya teknologi tidak memungkinkan lembaga pendidikan formal dengan cepat mengadopsi perubahan tersebut karena dibatasi oleh kurikulum dan keinginan untuk independen terhadap produk tertentu. Apalagi kalau yang dibutuhkan adalah kompetensi yang sangat spesifik, misalnya software tertentu yang telah diimplementasikan oleh perusahaan tersebut. Hal ini mendorong turun tangannnya para vendor mendidik tenaga-tenaga TI yang akhirnya melahirkan standar kompetensi atau sertifikasi.
Sertifikasi pada umumnya berbasiskan pada produk atau software dari vendor tertentu, meskipun ada juga sertifikasi yang tidak mengacu pada vendor tertentu. Saat ini sertifikasi sudah mulai menjadi kebutuhan bagi banyak praktisi di bidang TI karena sertifikasi merupakan ukuran yang valid dan layak dipercaya untuk menunjukkan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam lingkungan TI yang bergerak sangat cepat.

Sumber : Beberapa Blog sebelah.
Jika ada yang merasa thread ini menarik, Mohon ijo ijonya hehehe, n as simple as to say thanks...
Diposting oleh Denny Prasetyo,S.kom
undang-undang transaksi elektronik
Kamis, 12 November 2009 di 01.22 | 0 komentar  
Situasi moneter dan perekonomian saat ini dalam kondisi memprihatinkan, karena sebagian besar masyarakat dunia menghadapi kesulitan. Keprihatinan tersebut ditandai oleh besarnya jumlah pengangguran sebagai akibat dari lesunya kegiatan ekonomi sehingga PHK terhadap tenaga kerja terjadi dimana-mana. Keadaan ini menyebabkan tingkat pendapatan penduduk semakin menurun atau kemelaratan semakin meluas. Hal ini berakibat daya beli masyarakat semakin lemah dan secara kumulatif melumpuhkan sebagian besar kegiatan ekonomi. Rendahnya daya beli masyarakat, juga terjadi karena masih tingginya tingkat inflasi.

Lesunya kegiatan ekonomi tidak hanya dialami oleh penguasa kecil dan menengah tetapi juga dialami oleh pengusaha besar. Penguasa kecil dan menengah menghadapi kesulitan, selain lesunya pasar juga karena kenaikan harga yang cepat sehingga sulit melakukan kalkulasi ongkos produksi. Lesunya kegiatan ekonomi yang dialami oleh pengusaha besar disebabkan karena jeratan utang luar negeri.

Keadaan tersebut diatas menimbulkan gejolak yang menyebabkan suatu distress dan melalui dampak penularan yang sistemik (kontagion effects) menjadi krisis. Krisis ini semula terjadi di sektor keuangan perbankan (moneter) kemudian melebar menjadi krisis ekonomi, yang secara sistemik melebar menjadi krisis sosial, politik, dan akhirnya krisis kepemimpinan. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi krisis moneter?, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya?, adakah hubungan antara krisis moneter dengan teori hukum ekonomi?, serta bagaimanakah upaya penyembuhann terhadap adanya krisis moneter tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, pada makalah ini secara berturut-turut akan dibahas : Krisis moneter dan faktor penyebabnya, teori hukum ekonomi, keterkaitan krisis moneter dengan teori hukum ekonomi serta upaya penyembuhan terhadap krisis moneter.

Krisis Moneter dan Faktor Penyebabnya

Pada dasarnya krisis adalah merupakan akibat dari gejolak finansial atau ekonomi dalam perekonomian yang mengidap rawanan. Kerawanan perekonomian dapat terjadi karena unsur-unsur yang pada dasarnya bersifat internal, seperti kebijaksanaan makro yang tidak suistainable, lemahnya atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan dan ketidakstabilan politik, atau yang berasal dari faktor eksternal, seperti kondisi keuangan global yang berubah, misalignment dari nilai tukar mata uang dunia (Dollar dengan Yen) atau perubahan cepat dari sentimen pasar yang meluas karena herd instinet dari pelaku dunia usaha.

Paul Krunger menggambarkan model pembangunan sebagai kapitalisme perkoncoan dimana Indonesia termasuk didalamnya. Jadi penyebab utama krisis bersumber dari dalam negeri (internal). Model pembangunan kepitalisme perkoncoan ini, akan mudah tejadi kolusi, korupsi, koncoisme dan nepotisme, atau dikenal dengan istilah KKN. Pelaksanaan model ini, di Indonesia menyebabkan presiden Soeharto pada waktu itu dikelilingi oleh unsur-unsur cycophant, yes-men, family, and cronies (penjilat, bapak senang, keluarga, dan konco-konco).

Jeffry Sach menyatakan bahwa krisis moneter disebabkan oleh adanya sikap panik dari para pelaku usaha. Sikap panik ini dapat dilihat dari cepatnya reaksi para pengusaha, terlebih lagi investor asing yang bremain di pasar modal, ketika terjadi gejolak peso, baht, ringgit, dan terdepresiasinya rupiah terhadap US Dollar. Mereka segera menjual sahamya di pasar modal untuk kemudian menukarnya dengan Dollar dan memindahkanya ke negara lain. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yasraf Amir Piliang, juga menyatakan bahwa gejolak moneter yang melanda Amerika Serikat saat ini, juga disebabkan oleh adanya sikap panik dari para pelaku usaha. Kepanikan ini tercermin pada kekacauan bursa saham, harga saham bertumbangan, para pialang mengalami shock, nasabah menyerbu bank, nilai tukar mata uang anjlok, kucuran dana pembangunan tersendat, transaksi perdagangan dihentikan, otoritas pemerintah kehilangan akal, dan urat nadi perekonomian global terancam bangkrut.

Krisis moneter yang melanda di Indonesia pada tahun 1998, sebenarnya merupakan imbas dari apa yang terjadi di Thailand. Mata uang Thailand atau Baht terpukul oleh serangan sepekulan. Perdana Menteri Thailand Chavalit Yon Chaiyudin (waktu itu menyatakan tidak kan mendefaluasi Baht). Nilai mata uang Baht diimbangkan terhadap Dollar, akibatnya nilai tukar Baht jatuh tajam terhadap Dollar, yakni dari 25 menjadi 56 Baht per 1 Dollar AS. Pasar saham Thailand, jatuh 75% pada tahun 1997. Finance one, perusahaan keuangan terbesar di Thailand bangkrut pada 20 Agustus 1997 Internasional Monetery Fund (IMF) menyetujui memberikan paket dana talangan sebesar 3,9 Milyar Dollar As.

Krisis moneter di Thailand, yang ditandai dengan anjloknya nilai Baht terhadap Dollar berimbas ke rupiah. Nilai rupiah juga anjlok terhadap Dollar. Kepanikan semakin menjadi, ketika perusahaan yang tadinya banyak meminjam Dollar (ketika nilai tukar rupiah kuat) kini sibuk membeli Dollar untuk membayar bunga pinjaman mereka yang telah jatuh tempo dan harus dibayar dengan Dollar. Selanjutnya IMF datang dengan paket bantuan 23 Milyar Dollar. Bantuan ini tampaknya tidak mampu memperbaiki keadaan. Malahan berakhir menambah beban hutang yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia, karena penggunaanya banyak terjadi penyelewengan. Akibatnya inflansi dalam negeri Indonesia meningkat tajam. Sehingga sembakao maupun kebutuhan lain juga semakin melonjak naik berlipat ganda. Krisis ini memuncak ketika pada Mei 1998 Presiden Soeharto dipaksa mundur, setelah sebelumnya terjadi berbagai kerusuhan. Mundurnya Soeharto ini diperkirakan dapat meredakan krisis akan tetapi juga tidak dapat berhasil. Rupiah tetap bertahan sekitar Rp. 11.000/Dollar. Kecenderungan melemahnya rupiah semakin menjadi ketika terjadi penembakan mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dan aksi penjarahan 14 Mei 1998. Kurs Rupiah terjun bebas mencapai Rp. 17.000/Dollar AS paling rendah dalam sejarah.

Krisis moneter yang terjadi di Amerika Serikat sejak pemerintahan George Bush, memuncak ketika bank-bank di Amerika Serikat harus menerima kenyataan tejadinya kredit macet dalam bidang perumahan, sekitar 5 Triliyun Dollar, yang mengguncang perekonomian Amerika Serikat. Bursa saham di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya terguncang terjadi penurunan drastis, Indonesia terkena imbasnya. Bursa saham di Indonesia juga mengalami penurunan nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS. Kekawatiran banyak banyak pihak, krisisi ini akan menyebabkan terulangnya kembali krisis pada tahun 1997-1998. namun kenyataanya, krisis ini tidak (atau belum) menimbulkan kepanikan terhadap kehidupan masyarakat. Harga-harga sembakao relatif stabil tidak menampakkan kenaikan, bahkan kebutuhan pokok serta minyak goreng, kedelai mengalami penurunan. Apalagi didukung dengan menurunya harga minyak di pasaran dunia.

Teori Hukum Ekonomi

Teori hukum adalah mengkaji pengertian-pengertian asas yang terkandung di dalam hukum positif tertentu. Ruslan Saleh, menyatakan teori hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhan nya secara interdespliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.

John Austin, menggolongkan teori hukum ke dalam dua macam, yaitu : Ekpositorial Jurisprudence, yaitu mengkaji hukum sebagaimana adanya (as it is) dan Censorial Jurisprundence, yaitu mengkaji hukum sebagaimana seharusnya (as it right to be). Salmon mengemukakan penggolongan yang berbeda, yakni Analytical Jurisprundence, yaitu analisis dari prinsip-prinsip utama hukum tanpa memperhatikan aspek historis maupun aspek etisnya, dan Historical Jurispridence, yaitu studi tentang perkembangan konsep hukum yang fundamental. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa teori hukum adalah merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis. Sedangkan sifat interdisipliner dalam bidang kajian teori hukum meliputi : analisis bukan hukum, ajaran metode hukum, metode keilmuan, dogmatika hukum dan kritik ideologi hukum.

Sehubungan dengan ruang lingkup dan fungsunya, teori hukum diartikan sebagai ilmu dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang mana secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun manifestasi praktis. Olah karena itu tidak mengherankan cabang-cabang ilmu seperti sosiologi, psikologi, dan athropologi telah memberikan sumbangan yang penting bagi perkembangan ilmu hukum. Bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip ekonomi dapat memberikan cara terbaik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menilai beberapa aturan dari suatu sistem hukum positif. Dengan demikian prinsip-prinsip ekonomi dapat memberikan deskripsi tentang aturan-aturan hukum, menjelaskan mengapa masyarakat memilih peraturan tersebut, dan mengevaluasi peraturan-peraturan itu dan menentukan peraturan mana yang harus dimiliki oleh masyarakat. Niccolo Machiavelli dala karyanya ”The Prince” adalah penulis pertama yang menyusun kebijakan ekonomi dalam bentuk nasihat. Dia melakukanya dengan menyatakan bahwa para bangsawan dan republik harus membatasi pengeluarannya, dan mencegah penjarahan oleh kaum yang punya maupun oleh kaum kebanyakan. Dengan cara itu, maka negara akan dilihat sebagai ”murah hati”, karena tidak menjadi beban berat bagi warganya. Francis Bacon, salah seorang perintis merkantilism berpendapat bahwa seharusnya mengekspor barang lebih banyak dibandingkan jumlah yang diimpor sehingga luar negeri akan membayar selisihnya dalam bentuk Precions Metals. Merkantilistis juga berpendapat bahwa bahan mentah yang tidak dapat ditambang dari dalam negeri maka harus diimpor dan mempromosikan subsidi seperti penjaminan monopoli protective tariffs, untuk meningkatkan produksi dalam negeri dari manufactured goods. Richard Cantillon, seorang sejarawan ekonomi yang dijuluki bapak ekonomi dalam tulisannya yang berjudul ”Essay on the natural Commeerce in General”, menekankan pada mekanisme otomatis dalam pasar yakni panawaran dan permintaan, peran vital dari kewirausahaan, dan analisis inflansi moneter ”Pra Austrian”, yang cangih yakni tentang bagaimana inflansi bukan hanya menaikkan harga tetapi juga mengubah pola pengeluaran. Adam Smiths, dalam bukunya ”The wealth of nations”, menjelaskan bahwa persaingan adalah kekuatan yang tidak terlihat, industrial capitalism, memberi kemungkinan bagi akumulasi modal yang luas, menyatakan kebebasan universal atau kebebasan alamiah serta pasar modal adalah awal kemakmuran. Karl Marx, menggabungkan berbagai aliran pemikiran, dengan mengktitik ekonomi pasar. Karl Marx menginginkan kemajuan tetapi membenci kaum kapitalis, sifatnya sama rata-sama rasa, kapitalis merupakan cacat alamiah, hanya mengeksploitasi buruh, menentang mesin dan teknologi, karena dapat menyebabkan pengangguran. John Maynard Keynes dalam karyanya yang berjudul ”General theory of Employ ment, interest and money”, mengemukakan gagasanya tentang keberadaan central banking dan campur tangan pemerintah dalam hubungan ekonomi, ia juga menyampaikan kritik terhadap ekonomi klasik dan juga mengusulkan metode “managenent of aggregate demand”.

Keterkaitan Krisis Moneter Dengan Teori Hukum Ekonomi

Sebelum membahas keterkaitan krisis moneter dengan teori hukum ekonomi, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keterkaitan dari kedua hal tersebut, perlu kiranya dipaparkan secara kronologis terjadinya krisis moneter di Indonesia tahun 1998 dan krisis moneter di Amerika Serikat tahun 2008.

Sebelum krisis, ekonomi Indonesia tumbuh sangat pesat pendapatan per kapita meningkat dua kali lipat antara tahun 1990 dan 1997. Perkembangan ini didukung oleh kebijakan moneter yang stabil, dengan tingkat inflansi dan bunga yang rendah, nilai tukar rupiah terkendali rendah, dengan APBN yang berimbang serta kebijakan ekspor yang tidak saja tergantung pada sektor migas. Kesuksesan ini disatu pihak menimbulkan optimistis dan di lain pihak menimbulkan keteledoran. Kesuksesan pembangunan ekonomi di Indonesia memukau para kreditur asing yang menyediakan kredit tanpa batas dengan tidak meneliti terhadap proyek-proyek yang diberi kredit. Selain itu kegiatan ekonomi didalam negeri juga lepas dari pengawasan. Kredit jangka pendek diinvestasikan dalam jangka panjang. Sementara itu terjadi pula perombakan drastis dalam strategi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang selama ini adala state and goverment led beralih menjadi led by private inisiative and market. Hutang pemerintah turun dari USD 80 Milyar menjadi USD 50 Milyar diakhir tahun 1996. Sementara hutang swasta membubung sangat cepat, yakni pada awal 1996 sebasar USD 15 Milyar dan diakhir tahun 1996 menjadi USD 75 Milyar. Dalam waktu yang sangat cepat bertebaran Bank-Bank Swasta di tanah air. Privatisasi/swastanisasi berjalan terus tanpa kendali dan penuh KKN. Maka ketika diserang krisis mata uang, situasi kondisinya belum siap, terutama dunia perbankan. Sehingga terjadilah krisis moneter yang kemudian menjadi krisis ekonomi dan selanjutnya meluas menjadi krisis sosial. Restrukturisasi perbankan tidak mempan, sektor finansial tetap memburuk. Dampaknya adalah pengangguran meningkat, kemiskinan merajalela, utang nasional menumpuk. Sektor tradisional/informal yang selama ini dianggap penghambat pertumbuhan ekonomi, memainkan peran yang cukup berarti karena dapat menggantikan sektor ekonomi modern yang ambruk. Mereka yang di PHK, dengan semangat kekeluargaan tertampung disektor tradisional/informal.

Gejolak moneter yang melanda di Amerika Serikat seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumya bahwa tidak saja menggoncang sendi-sendi ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga menimbulkan kepanikan global. Hal tersebut tercermin pada kacaunya bursa saham, harga saham bertumbangan, para pialang mengalami shock, investor dilanda kepanikan, nasabah menyerbu Bank nilai tukar mata uang anjlok, kucuran dana untuk pembangunan tersendat, transaksi perdagangan dihentikan, otoritas pemerintah kehilangan akal, dan urat nadi perekonomian global terancam bangkrut.

Gejolak moneter di Amerika Serikat adalah konsekuensi dari sistem perekonomian ”pasar bebas dan ideologi (neo) liberalisme”. Sistem pasar bebas dengan minimalisme pengendalian negara setidaknya mengasilkan empat watak kultural: 1) orbital, berupa perputaran ekonomi moneter yang mengglobal; 2) virtual, dengan sektor moneter yang bersifat maya; 3) viral, dengan penjalaran efek ekonomi yang cepat bak virus; dan 4) banal, dengan sistem ekonomi yang merayakan konsumerisme remeh-temeh.

Jean Baudrillard dalam Fatal Strategis (1990) menggambarkan kondisi kultural ekonomi macam itu melalui metafora kosmologi ”orbit” (orbital). Sistem moneter layaknya sebuah orbit, yaitu garis edar mata uang berputar mengelilingi ”sektor riil” sebagai titik pusat orbit, tetapi terpisah darinya. Bisnis keuangan berlangsung di sektor moneter, tanpa bersentuhan dengan sektor riil. Triliunan dollar AS diperjualbelikan di pasar modal, tetapi hanya sebagian diputar di sektor riil.

Dalam sistem ekonomi itu, peran mata uang terlalu besar, mendeterminasi fluktuasi ekonomi. Sementara sistem moneter sendiri kini bersift virtual, dengan sistem virtual money dan perputaran kian cepat dan real time. Hazel Henderson dalam Paradigms ini Progress: Life Beyond Economics (1991) menyebutkan, percepatan sistem moneter meningkatkan ketidakpastian, indeterminasi, dan turbulensi ekonomi, yang rentan tehadap resiko krisis, kemacetan, bahkan kehancuran.

Kondidi kesaling terhubungkan dalam kesaling tergantungan global telah menciptakan budaya ekonomi global sebagai “jejaring terbuka” (open network) – laaknya jejaring internet – yang rawan teradap serangan virus spekulasi dan kemacetan. Serangan virus (kemacetan likuiditas) disebuah tempat (seperti AS) dengan cepat menjalar ke seluruh jejaring global tanpa ada yang tersisa. Inilah “efek kupu-kupu” (buttefly effect) dalam jaringan chaos sistem ekonomi pasar bebas yang rentan.

Celakanya, sistem ekonomi moneter itu amat tergantung pada “sistem konsumsi”, khususnya konsumsi barang mewah dan banal, sebagai “alibi” agar modal terus berputar dan berakumulasi. Sistem ekonomi merayakan gaya hidup konsumerisme yang bersifat banal: kemewahan, lifestyle shooping, dan hiperkomoditi. Sebaliknya, segala kemewahan itu bergantung pada kondisi moneter karena produk mewah diproduksi melalui uang bank. Inilah “lingkaran setan” ekonomi moneter.

Gejolak moneter tidak saja mengguncang fondasi ekonomi global, tetapi mengangkat kembali masalah “etika kapitalisme”. Bencana krisis moneter adalah buah tindak ekonomi yang terlepas dari etika sosial. Padahal, tindak ekonomi seharusnya dilandasi etia sosial karena terkait masalah hak, kebebasan, keutamaan (virtue), kepercayaan (trust), dan tanggung jawab. Dalam kondisi krisis, pengabaian etika sosial kian dirasakan efeknya.

Etika liberalisme ekonomi, khususnya di AS, menurut Paul Tillich dalam The Corange to Be (1980), dicirikan oleh etika “keberanian eksperimen” dan “berspekulasi”. Setiap individu bebas bereksperimen dan berspekulasi tentang apapun; siap menghadapi segala “resiko”, “kegagalan”, “krisis” dan “bencana” (katastrofe), dan kegagalan tak menyurutkan “keberania” (courage). Inilah etika “keberanian individualistik – liberal”.

Namun, dalam sistem “ekonomi jejaring” (network economy), dimana pelaku ekonomi saling terhubung dan bergantung secara global, etika “keberanian spekulasi” individual saja tidak cukup, harus disertai etika “keberanian bertanggung jawab” secara sosial (courage of responsibility). Ironisnya, dalam sistem jejaring ekonomi liberal, orang lebih mudah melempar tanggung jawab karena minimnya etika sosial dan kebersamaan, seperti ditunjukkan Direktur Lahman Brothers Richrd Fuld.

Ekonomi yang telah bertransformasi menjadi semacam “dromonomik” (dromononics), yaitu “sistem ekonomi gerak cepat” (dromos = berlari kencang) dan “megalonomik” (megalonomics), yaitu “ekonomi serba raksasa” menggiring pada situasi dimana kecepatan dan “keraksasaan” telah diluar kendali manusia, yang menyebabkan orang kehilangan kontrol akibat kelengahan, data yang keliru, umpan balik terlambat, informasi tak memadai, atau respons terlalu lambat.

Institusi ekonomi yang merayakan “keutamaan individualistik” mengabaikan “aneka keutamaan sosial”, seperti tanggung jawab, kebersamaan, dan keadilan sosial. Alasdair Maclntyre dalam vurtue (1999) mengatakan, institusi tanpa keutamaan sosial akan keropos, korupsi, dan rentan penghancuran diri sendiri (self-desruction). Disana mudah disembunyikan kesalahan, kebodohan, dan kegagalannya dibalik “kambingb hitam jaringan” yang terlanjur rusak pula.

UPAYA PENYEMBUHAN TERHADAP KRISIS MONETER

Dochak Latief mengemukakan bahwa terdapat beberapa kebijakan yang dirasa sangat penting untuk mengatasi krisis moneter, diantaranya adalah: (1) mengembalikian kepercayaan pemerintah. Hal ini merupakan persyaratan pokok untuk efektifnya kebijakan pemerintah baik dibidang ekonomi, politik, (2) perombakan model pembangunan, (3) merubah perimbangan kebijakan ekonomi luar negeri dan dalam negeri secara lebih berimbang untuk mengurangi ketergantungan pada ekonomi global dan memanfaatkanya secara maksimal, (4) serta perbankan jelas perlu segera disehatkan dengan tetap menjaga keseimbangan dengan sektor keuangan yang lain, namun tidak sampai mengorbankan kepentingan rakyat banyak, (5) kebijakan yang berkait dengan usaha mewujudkan kurs yang stabil. Ada tiga alternatif yang ditawarkan yang kiranya sama berisiko tinggi, yaitu sistem devisa bebas seperti Indonesia sekarang ini, kontrol devisa secara penuh atau sistem bebas terkendali seperti sebelum krisis ekonomi, (6) menyelesaikan permasalahan pri dan non pri, kaitanya dengan usaha memperbaiki hubungan yang lebih rasionil dan objektif yang memungkinkan terjadinya pengaturan untuk kerjasama saling menguntungkan seperti dilaksanakan di Malaysia dengan The New Economic Policy.

Soedrajad Djiwandono mengemukakan bahwa yang: Pertama kali agar bangsa dapat keluar dari krisis yang melanda kehidupan ekonomi, sosial dan politik adalah dengan cara menghentikan Hemorr hage yang terus berlangsung selama ini. Kedua, perlu adanya kestabilan politik, perlindungan hukum dan jaminan terhadap HAM, bagi pelaku pasar. Ketiga, kebiasaan dalam prakte-praktek yang tidak mendukung pembangun yang berkesinambungan (sustainable) harus dihidarkan. Semua pelaku harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Keempat, secara individual maupun secara keseluruhan kegiatan dari pelaku pasar dan masyarakat luas harus menyesuaikan diri dengan kemampuan. Kelima, bagi pelaku dunia usaha swasta perlu ada kesadaran hukum bahwa masalah ekonomi yang kita hadapi dewasa ini sering dikataka timbul bukan karena anggaran pemerintah yang kurang tetapi sektor swasta yang kurang prinsip kehati-hatian (ekspansi yang berlebihan pada proyek-proyek yang kurang produktif), cenderung menimbulkan Bubbles yang mudah busting, dengan sumber pembiayaan yang beresiko tinggi dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari luar untuk pembiayaan proyek yang kurang produktif yang berjangka panjang. dan Keenam, memerangi praktek KKN, hal ini bukan hanya dijadikan slogan saja.

Didik. J Rachbini mengemukakan bahwa dalam rangka menagatasi krisis yakni dengan menerpkan ekonomi kerakyatan tetapi ridak boleh bersifat isolatif terhadap ekonomi global. Daniel Bell, sosiolog dari Harvard mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, politik dan sosial akan menjadi semakin global dan saling terkait antar satu negara nengan negara yang lain, hal ini menunjukkan bahwa masalah pembangunan ekonomi bukan hanya menjadi milik satu negara atau sekelompok negara dalam satu kawasan tertentu saja, melainkan merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan secara bersama.
Diposting oleh Denny Prasetyo,S.kom
cara mengatasi pembajakan
Rabu, 28 Oktober 2009 di 03.27 | 0 komentar  
begitu banyak pembajakan di indonesia,dan mungkin yang namanya pembajakan ini tidak akan pernah ada habisnya,begitu banyak barang yang di bajak di dunia ini seperti kaset cd,tip,dan huga sofwer komputer,akankah pembajakan ini akan bisa kita hilangkan???dan bagai mana cara pemberantasan pembajakan ini?????
sampai saat ini kita belom bisa menemukan pemberantasan pembajakan ini..???
mungkin dengan adanya pembajakan ini menurut saya peribadi ada sebuah keuntugan dan sebuah kerugian dengan adanya pembajakan ini semua barang yang tadinya sangat mahal di pasaran kini bisa terjangkau dengan saku masyarakat dan kerugian pastinya adalah dari pihak si penyalur barang,bagi penyalur barang yang asli sifatnya ini tentunya sangat merugikan secara ekonomi,karna barang yang tadinya di buat dengan label resmi kini telah di bajak,untuk itu kita sebagi masyarakat juga harus berhati-hati dalam membeli barang,karna begitu banya barang-barang yang kini semua telah di palsukan dan di bajak,
Diposting oleh Denny Prasetyo,S.kom
froud IT
Sabtu, 17 Oktober 2009 di 02.18 | 0 komentar  
Fraud IT yang bisa di jelaskan dengan kecurangan dalam teknologi informasi tapi tidak tergolong kriminal dan tidak dapat dituntut secara hukum. dalam contohnya Seorang konsultan merancang proyek yang secara teknis klien menjadi tergantung pada konsultan tersebut, atau Kehadiran bundel aplikasi yang baru pada sebuah vendor komputer yang bisa menyebabkan kematian system perangkat lunak lain. terdengarnya amat ironis yang mananya Fraud IT tapi kalau sudah terjun langsung ke dunia nyata banyak, tidak sedikit jumlah kantor IT yang mendekati cara Fraud IT, bukan karena jahat melainkan keinginan memjadi yang terbaik dari kompetitor-kompetitor yang ada dari mata masyarakat kita sekarang.

Seperti yang kita tau, bisnis itu banyak strteginya mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. dalam dunia IT, yang namanya strategi pun juga dipakai, tapi bukan lebih kearah teknis melainkan kearah bisnis, 'bagai mana produk kita bisa laku' memang secara logis tidak mungkin kalau ada perusahaan yang puas jika incomenya hanya sedikit, padahal kalau di lihat dari kualitas produk tidak kalah baik, atau bahkan lebih baik.

Strategi atau planning yang baik bisa membuat ekonomi perusahaan membaik dan menambah income. salah satu cara yang bisa membuat produk tersebut laku jika bisa membiasakan masyarakat memakai produk tersebut. untuk bisa membiasakan hal tersebut di perlukan waktu yang tidak cukup pendek karena selain banyak produk kompetitor juga pada mulanya harus mempunyai dana yang cukup untuk promosi dengan harapan masyarakat bisa menikmati produk tersebut, dengan syarat produk tersebut harus mempunyai ciri-tersendiri, kualitas baik, dan mudah di gunakan.

Dalam hal tersebut ada beberapa perusahaan yang baik dalam strategikan produknya, salah satunya adalah salah satu perusahaan jaringan terbesar CISCO. cisco telah membuat sebuah academy untuk sertifikasi keahlian jaringan, terdengar sangat istimewa di telinga kita, tapi ini bisa menjadi masalah yang sangat serius, karena masyarakat akan mengangap cisco adalah router dan swicth, dan yang pasti ini sangat menguntunkan buat cisco sendiri, karena nama produk mereka akan melambung tinggi. dan setiap orang yang bau beli router akan memilih cisco secara alamai bagi yang pernah mengikuti academy cisco maupun yang belum pernah mengikuti, karena sudah terbiasa memakai cisco. hal tersebut munkin bisa di katakan sebagai Fraud IT karena terlihat memonopoli, tapi sebetulnya hanya menang di setrategi saja, dengan lawan-lawannya.
Diposting oleh Denny Prasetyo,S.kom
profesi IT untuk mas depan dan profesi yang akan punah di masa depan
Jumat, 09 Oktober 2009 di 02.27 | 0 komentar  
bagi sya profesi IT untuk masa depan akan selalu terus berkembang,karna setiap perjalannya dari
tahun k tahun,yang namanya sebauh teknologi itu pasti akan selalu di butuh kan,karna manusia tidak akan
pernah lepas dari sebuah teknologi,apa lagi sekarang ini semua unsur kehidupan di dunia ini semua pasti mengunakan teknologi,sepeti komputer,han pon,dan sebuah teknologi lainya,mereka semua sudah memakai sebuah informasi dan teknologi yang kini semakin cangih,karna manusia sudah terlalu tergantung dengan sebuah kehadiran teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat,"dan apakan manusia akan bisa hidupn tanpa sebuah teknologi,???? hanya manusi itu sendiri yang akan nanti menjawabnya,,ci ki dot,,hehehe
yang pasti sebuah teknologi itu akan selalu berkembang dan akan selalu maju,,,
jika sebuah teknoligi itu tidak ada lagi/atau dalam arti sudah punah,maka dunia bagikan sebuah sayur tanpa garam, berati dunia akan sepi deng,bagaikan serasa hidup di bulan dng...hehehehhehehe
jadi dengan ada ya sebuah teknologi yang semakin berkembang ini kita harus selalu kita tingkat kan,agar perteknologian dunia ini agar semakin berkembang dan semakin maju hingga akhir masa....
Diposting oleh Denny Prasetyo,S.kom
pendapat optimis tentang keberadan pengelolahan data
Rabu, 30 September 2009 di 21.11 | 0 komentar  
Definisi Outsourcing

Dalam era globalisasi dan tuntutan persaingan dunia usaha yang ketat saat ini, maka perusahaan dituntut untuk berusaha meningkatkan kinerja usahanya melalui pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja seminimal mungkin untuk dapat memberi kontribusi maksimal sesuai sasaran perusahaan. Untuk itu perusahaan berupaya fokus menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti (core business).

Sedangkan pekerjaan penunjang diserahkan kepada pihak lain. Proses kegiatan ini dikenal dengan istilah “outsourcing.” Outsourcing, artinya pembuatan software dilimpahkan kepada perusahaan lain yang lebih kompeten di bidang IT, misalnya software house. Keuntungan yang didapat dari outsourcing adalah:

(1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan;

(2) bahasa pemrograman dan database disesuaikan dengan software yang sudah ada, sehingga menjadi seragam;

(3) dapat diintegrasikan dengan software yang telah ada, karena staff IT mengetahui source codenya. Dengan tambahan keuntungan yaitu ditangani oleh tim yang lebih profesional di bidangnya, sehingga software yang dikembangkan lebih bagus kualitasnya. Sedangkan kekurangannya adalah:

(1) biayanya lebih mahal dibanding mengembangkan sendiri;

(2) timbul ke khawatiran dari pihak perusahaan customer tentang keberadaan bug-bug yang disengaja oleh pengembang, sehingga pihak pengembang dapat mengintip data-data perusahaan customer.

Penggunaan outsourcing seringkali digunakan sebagai strategi kompetisi perusahaan untuk fokus pada core business-nya. Namun, pada prakteknya outsourcing didorong oleh keinginan perusahaan untuk menekan cost hingga serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntungan berlipat ganda walaupun seringkali melanggar etika bisnis. Perusahaan yang menggunakan tenaga outsource diketahui 4 alasan menggunakan outsourcing, yaitu Efektifitas manpower, tidak perlu mengembangkan SDM untuk pekerjaan yang bukan utama, memberdayakan anak perusahaan dan dealing with unpredicted business condition.

Masalah Umum Yang Terjadi Dalam Penggunaan Outsourcing

1. Penentuan partner outsourcing. Hal ini menjadi sangat krusial karena partner outsourcing harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan perusahaan serta menjaga hubungan baik dengan partner outsourcing.

2. Perusahaan outsourcing harus berbadan hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga outsource, sehingga mereka memiliki kepastian hukum.

3. Pelanggaran ketentuan outsourcing. Demi mengurangi biaya produksi, perusahaan terkadang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akibat yang terjadi adalah demonstrasi buruh yang menuntu hak-haknya. Hal ini menjadi salah satu perhatian bagi investor asing untuk mendirikan usaha di Indonesia.

4. Perusahan outsourcing memotong gaji tenaga kerja tanpa ada batasan sehingga, yang mereka terima, berkurang lebih banyak.

Keefektifan Outsourcing

Dengan melihat alasan menggunakan outsourcing, faktor-faktor pemilihan perusahaan penyedia jasa outsourcing, serta kepuasan perusahaan terhadap tenaga outsource, sebanyak 68.2% menyatakan bahwa penggunaan tenaga outsource dinilai efektif dan akan terus menggunakan outsourcing dalam kegiatan operasionalnya.

Untuk dapat lebih efektif disarankan adanya:
a. Komunikasi dua arah antara perusahaan dengan provider jasa outsource (Service Level Agreement) akan kerjasama, perubahan atau permasalahan yang terjadi.

b. Tenaga outsource telah di training terlebih dahulu agar memiliki kemampuan/ketrampilan.

c. Memperhatikan hak dan kewajiban baik pengguna outsource maupun tenaga kerja yang ditulis secara detail dan mengingformasikan apa yang menjadi hak-haknya.

Sedangkan yang menyebabkan outsourcing menjadi tidak efektif adalah karena kurangnya knowledge, skill dan attitude (K.S.A) dari tenaga outsource.
Diposting oleh Denny Prasetyo,S.kom